Detail BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH ( Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010tanggal 27 Agustus 2010 )   Oleh:  [s.n] Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3001 (Sep. 2010), page G1-G3. Topik: Defisit; Pendapatan; Belanja Daerah; Pinjaman Daerah Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.81 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tetang Pinjaman Daerah, dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Angagaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011 Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved