Detail Diskriminasi dan Pelanggaran HAM dalam Dialektika Kriminalisasi Penularan HIV sebagai Primum Remedium (dipresentasikan pada Temu Ilmiah Tahunan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), September 2014) Bibliografi Author: Okta, Siradj Topik: HAM; Keadilan Sosial; HIV; Kesehatan; Kriminalisasi Bahasa: (ID )     Penerbit: Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)     Tahun Terbit: 2014     Jenis: Papers/Makalah - pada seminar nasional Fulltext: Paper Kriminalisasi HIV Primum Remedium.pdf (154.26KB; 5 download) Abstract Putusan pengadilan di Inggris, Amerika Serikat, dan Peraturan Daerah provinsi prevalensi tinggi di Indonesia telah memuat sanksi pidana atas perbuatan terkait risiko penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus). Sanksi pidana bukan hanya diarahkan kepada masyarakat secara luas, tetapi sebagian diarahkan khusus kepada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang sudah mengetahui bahwa dirinya HIV positif namun tidak mencegah penularan HIV. Tindak pidana dapat terjadi baik karena menyebabkan terjadinya penularan HIV maupun sebatas menempatkan pasangan seksualnya dalam risiko penularan HIV. Kajian doktrinal ini melihat perimbangan keadilan sosial, HAM, serta prioritas kesehatan masyarakat dengan adanya kriminalisasi penularan HIV. Lebih lanjut lagi, dikaji juga kegamangan normatif hukum pidana antara ultimum dan primum remedium, serta kesulitan penempatan unsur kesalahan pada kompleksitas variasi penularan seksual. Status HIV merupakan salah satu bentuk HAM atas privasi, sementara sebaliknya, kriminalisasi penularan HIV secara naif menempatkan unsur kesalahan pada seseorang yang tidak memberi tahu status HIV-nya kepada pasangan seksualnya dengan asumsi bahwa HAM atas privasi dapat dilanggar untuk melindungi HAM orang lain (kepentingan umum). Pembatasan subyek pidana ini tidak imbang dengan fakta minimnya pemenuhan HAM atas informasi tentang HIV, sehingga kriminalisasi bersifat diskriminatif. Ketakutan akan tanggung jawab pidana juga menimbulkan keengganan untuk mengetahui status HIV padahal tes HIV merupakan pintu masuk bagi layanan kesehatan dan psikososial komprehensif, khususnya pengobatan antiretroviral. Pengobatan antiretroviral terbukti melindungi HAM untuk hidup, namun hanya dapat diberikan pada orang yang sudah mengetahui status HIV. Ketika kriminalisasi terwujud dalam peraturan, maka dapat muncul juga perasaan aman yang palsu (false sense of security), yaitu ketika orang merasa dirinya telah terlindungi dari HIV karena beranggapan bahwa orang lain pasti akan tunduk pada peraturan tersebut (yang belum tentu terdiseminasi dan dipatuhi merata). Maka konteks kriminalisasi penularan HIV tidaklah menghentikan penularan HIV, tetapi justru mengancam keadilan sosial, disinsentif bagi upaya kesehatan masyarakat, dan melanggar HAM. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved