Detail Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Yang Dipromosikan Melalui Media Sosial Bibliografi Author: UTAMI, VEGA ; Halomoan, Kristianto Pustaha (Advisor) Topik: Perlindungan Konsumen; Transaksi E-commerce Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2015     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2011050197-Vega U.pdf (558.31KB; 41 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4032 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract (E) Perkembangan teknologi yang pesat memberi peranan penting dalam memberi kemudahan untuk melakukan aktivitas menjadi lebih instan dan efektif. Hal tersebut dapat menyokong pertumbuhan dan perekonomian negara menjadi lebih maju, dapat dilihat dengan berkembangnya metode baru mengenai hal perdagangan. Media sosial/ internet yang memudahkan kita tidak hanya untuk berkomunikasi melainkan menjadi faktor pendukung yang digunakan untuk mempromosikan barang/ jasa yang kemudian melahirkan transaksi jual-beli atau e-commerce. Selain dapat memberi keuntungan, e-commerce pada kenyataannya menghadirkan permasalahan-permasalahan yang kian meresahkan masyarakat karena belum adanya jaminan kepastian hukum yang didapatkan oleh konsumen pelaksana transaski e-commerce. Oleh karena itu, penulis meneliti mengenai perlindugan hukum terhadap konsumen akibat dari transaksi e-commerce yang dipromosikan oleh media sosial/ internet. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara keseluruhan dalam transaksi e-commerce karena UUPK memiliki beberapa keterbatasan di dalam ketentuannya, yaitu UUPK tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha yang tidak memiliki perwakilan dalam negeri karena berada pada yurisdiksi hukum dan peradilan yang berbeda, pengaturan mengenai klausula eksonerasi dalam UUPK yang cenderung merugikan konsumen, hak-hak konsumen yang hanya terbatas pada transaksi konvensional dan minimnya jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved