Detail Penanganan Polri Dalam Pemberantasan Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Polsek Metro Setiabudi Jakarta Bibliografi Author: SUHALI, RICKY SUWANTO ; Okta, Siradj (Advisor) Topik: Perjudian; Toto Gelap; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2015     Penyerta: Dapat diakses selain di website Atma Jaya Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2007050152-Ricky.pdf (681.02KB; 6 download) [Informasi yang berkaitan dengan koleksi ini di internet] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3965 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Melihat realita perjudian khusunya Togel, maka peranan Polri sangatlah besar dan penting selain peranan masyarakat dalam menanggualangi dan memerangi perjudian jenis ini. Keberadaan aparat penegak hukum diharapkansebagai pahlawan bagi masyarakat untuk menanggulangi perjudian tersebut. Pemberian keamanan, kenyamanan dan ketentraman sudah menjadi tugas utama bagi Polri untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai. Berdasarkan haltersbut penulis tertarik untuk menyusun skripsi berjudul: PENANGANAN POLRIDALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DIPOLSEK METRO SETIABUDI JAKARTA. Penulisan skripsi inimenggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan tujuanpenelitian mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangiperjudian togel oleh Polsek Metro Setiabudi Jakarta serta untuk mengetahuiHambatan apa yang dialami oleh Polsek Metro Setiabudi Jakarta dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian togel. KesimpulanPertama Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Polsek Metro Setiabudi Jakarta menggunakan dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Kesimpulan Kedua, Faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Polsek Metro Setiabudi Jakarta antara lain Hambatan dariundang-undang (pasal 303 KUHP) yaitu ringannya hukuman yang diterima oleh para pelaku tindak pidana perjudian. Hambatan dari penegak hukum dalampemberantasan perjudian karena kurangnya kerjasama secara integral antar aparat penegak hukum, perbedaan persepsi antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan dalam pembuatan BAP, terbatasnya jumlah personil dari kepolisian dalammengawasi tindak pidana perjudian, dan kurangnya barang bukti. Hambatan daribudaya hukum yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku negatiftindak pidana perjudian. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved