Detail Lembaga Peradilan, Kualitas Profesional Dalam Proses Pembaruan Dan Konsekuensi Terhadap Pencederaan Etika Profesi   Oleh:  Supandi Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 25 no. 298 (Sep. 2010), page 35-48. Topik: Kekuasaan kehakiman; kekuasaan lembaga peradilan; kedudukan Mahkamah Agung. Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV3.21 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Kekuasaan lembaga peradilan di Indonesia, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu pemegang kekuasaan negara di bidang yudikatif, yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) yang menentukan bahwa: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved