Anda belum login :: 23 Nov 2024 03:30 WIB
Detail
BukuProceeding the international symposium on constitution and anti corruption "Election in Indonesia 2014": free from corruption towards new Indonesia
Bibliografi
Author: [s.n]
Topik: Political parties; Political education; Money politics; Election-Indonesia; Election in Indonesia 2014; Indonesia - politics and goverment; Election disputes; KPU; BAWASLU; Electoral Justice System; Political corruption
Bahasa: (ID )    ISBN: 978-602-70645-0-8    
Penerbit: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Pelita Harapan     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013    
Jenis: Proceeding
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: 324.6 PRO
    • Non-tandon: 2 (dapat dipinjam: 2)
    • Tandon: tidak ada
   Reserve Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Indonesian Constitutionalism Under the New 1945 Constitution, halaman 4-12
  2. "Tangan Kotor" dalam Pemilu 2014: sebuah tantangan etis-politis, halaman 13-25
  3. Rekonseptualisasi penyelesaian sengketa pemilu dalam peradilan pemilu yang terjadi di Indonesia, halaman 29-54
  4. Profesionalisme KPUD dan Bawaslu Daerah dalam mewujudkan pemilukada yang berkualitas, halaman 55-63
  5. Politik uang penyelenggaraan pemilu di Indonesia, halaman 65-72
  6. Studi kasus keputusan Bawaslu No. 012/SP-2/set. Bawaslu/I/2013: abuse of power, halaman 73-85
  7. Akuntabilitas partai politik peserta pemilu menuju penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (good governance), halaman 87-97
  8. Partai politik sebagai episentrum korupsi di Indonesia, halaman 99-114
  9. Penyelesaian sengketa pemilu dalam Electoral Justice System, halaman 115-128
  10. Pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju pemilu 2014, halaman 129-147
  11. Urgensi penguatan peran mahkamah konstitusi dalam penerapan sanksi pemilu di Indonesia, halaman 149-166
  12. Model peta potensi rawan pelanggaran dalam mencegah pelanggaran kampanye pemilu: sebuah pendekatan hak asasi manusia, halaman 169-184
  13. Politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai politik dalam penyelenggaraan pemilu, halaman 185-200
  14. Eksistensi pengadilan Tipikor dan strategi pemberantasan Tipikor di daerah, halaman 201-222
  15. Korupsi produk konstruksi sosial, halaman 223-233
  16. Perang-perangan terhadap korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono, halaman 235-251
  17. Peranan mahkamah konstitusi dalam kasus korupsi pemilu, halaman 253-266

 Edit Artikel
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.1875 second(s)