Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha  

Oleh:

Simbolon, Alum

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 9 no. 01 (Jan. 2009), page 1-11.
Topik: Alat Bukti; Penegakan Hukum; Persaingan Usaha
Fulltext: Simbolon, Alum (Ros).pdf (463.92KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7.6 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: G19 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penegakan hukum persaingan usaha dilaksanakan oleh KPPU. Dalam menjalankan tugas kewenangannya di atur dalam pasal 35 dan 36 UULPM. Pasal 35 UULPM, tugas KPPU antara lain, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang mengakibatkan praktek monopoli, ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli. Pasal 36 UULPM, wewenang komisi antara lain menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan tersebut, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan kasus dugaan praktek monopoli, memeriksa alat bukti, memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha dan menjatuhkan sanki berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UULPM.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali