Detail Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi Dengan PT. HASANA DAMAI PUTRA, Dalam Pemanfaatan Lahan Fasilitas Sosial, Untuk Pembangunan Pasar TRADISIONAL FAMILY MART Di Bekasi (Tinjauan Yuridis berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Bibliografi Author: PRIMASAKTI, JUSTITIA MEDICA ; Siombo, Marhaeni Ria (Advisor) Topik: Hukum Perdata; Perjanjian Kerjasama; Pemanfaatan Tanah; Pembangunan Pasar Tradisional Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2015     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2011050248-Justitia.pdf (227.74KB; 65 download) 3.pdf (509.76KB; 7 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3952 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perjanjian kerjasama terdapat dalam penafsiran Pasal 3 huruf b jis Pasal 5 dan Pasal 6 dari Perjanjian kerjasama Nomor 129 Tahun 2009 tentang Perjanjian Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dibawah Penguasaaan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini penting dilakukan sebagai kajian ilmu hukum, untuk dapat menentukan dalam hal-hal apa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sehingga dimungkinkan untuk menjadikan sebab pemutusan perjanjian. didalam tulisan ini penulis akan melakukan kajian terhadap perjanjian kerjasama tersebut, terutama penafsiran terhadap Pasal 3 huruf b jo Pasal 5 jis Pasal 6 dari Perjanjian kerjasama Nomor 129 Tahun 2009 tentang Perjanjian Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dibawah Penguasaaan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, kesimpulannya adalah pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah secara sepihak oleh Pemerintah Kota Bekasi atas dasar wanprestasi dinilai mempunyai keabsahan hukum. Karena dalam hukum Indonesia, mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir harus mendapatkan izin dari pengadilan yang mempunyai jurisdiksi atas pelaksanaan perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk melindungi pihak yang lemah. Akan tetapi pasal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian. Hal ini terlihat dari Pemerintah Kota Bekasi yang melakukan pengakhiran kerjsama secra sepihak, sehingga Pemerintah Kota Bekasi dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved