Detail Perlindungan Hukum Bagi Firman Harris Yusuf (Konsumen) atas Keterlambatan Penyerahan Sertifikat Oleh PT. BUMI PERSADA DAMAI GRUP ISPI (Pelaku Usaha) Ruko Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bibliografi Author: Sirait, Nonie Gracia Olivia ; Tanurahardja, Evelyne Djuanda (Advisor) Topik: Hukum Ekonomi Bisnis; Perlindungan Konsumen; Wanprestasi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Nonie Gracia Oliva Sirait's Undergraduate Theses.pdf (509.67KB; 19 download) [Informasi yang berkaitan dengan koleksi ini di internet] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3905 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Keinganan masyarakat di Indonesia dalam mengembangkan investasinya dalam hal jual beli di bidang properti khususnya semakin meningkat. Perlu diketahui bahwa ada hak serta kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang telah menyelesaikan kewajibannya seharusnya mendapatkan yang menjadi haknya atas sertifikat kebendaan yang dibelinya. Dalam skripsi ini penulis menganalisa PT Bumi Persada Damai (Grup ISPI) sebagai pelaku usaha yang tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap konsumennya Firman Harris Yusuf dalam hal penyerahahan atas sertifikat ruko yang telah dibeli oleh konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan menuntut pelaku usaha atas hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dan konsumen berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan bisa saja konsumen meminta denda atas keterlambatan penyerahan sertifikat tersebut. Selain itu pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved