Detail Riset Kepatuhan Pajak Reklame Terhadap Wajib Pajak Di Jakarta Selatan Dengan Perbandingan Pada Dinas Pelayanan Pajak Suku Dinas Jakarta Selatan Bibliografi Author: Uyanto, Stanislaus Suryadi (Advisor); ANGELA M LANI DHARMASETYA (Advisor); Purnamasari, Ella Topik: Pajak; Reklame; Pajak Daerah; Dinas Pelayanan; Pajak Suku Dinas Jakarta Selatan Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2006012487-Ella Purnamasari.pdf (7.62MB; 22 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-6109 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Reklame merupakan Objek Pajak Daerah yang memiliki potensi yang tinggi untuk dkembangkan dikarenakan perkembangan dunia pemasaran yang tinggi serta diikuti dengan daya beli masyarakat yang meningkat, sehingga para pemilik produk berlomba-lomba untuk memasarkan produknya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah, khususnya melalui Pajak Reklame Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha agar para Biro Reklame ataupun perorangan yang melakukan penayangan reklame dapat patuh dan memenuhi kewajiban seutuhnya sehingga dapat memberikan besaran yang maksimal bagi Penerimaan Asli Daerah untuk pemerataan pembangunan di DKI Jakarta Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian ini. Melalui penyebaran kuesioner pada 90 biro reklame di wilayah Jakarta Seiatan dengan menggunakan metode penelitian statistik deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan, dan didapatkan fakta bahwa sebagian besar wajib pajak sudah mematuhi tarif pajak reklame dan tata cara pembayaran pajak reklame terkait dengan peraturan pajak reklame yang diatur oleh Perda No. 2 Tahun 2004. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mempertahankan pendapatan pajak reklame di wilayah Jakarta Seiatan agar pendapatan pajaknya tidak menurun. Pemerintah Daerah juga hams lebih fokus dalam mendisipiinkan peraturan untuk pemasangan reklame dan sejenisnya dikarenakan masih ada sebagian dari wajib pajaknya yang belum mematuhi peraturan daerah dalam mengikuti tata cara pembayaran pajak reklame. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved