Detail Kajian Teori Hukum Terhadap Status Justice Collaborator (Analisis Kasus Mindo Rosalina Manulang) Bibliografi Author: HASUDUNGAN, RIO PARDAMEAN ; Adipradana, Nugroho (Advisor) Topik: Justice Collaborator; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2010-050-076 Rio Pardamean's Undergraduate Theses.pdf (714.72KB; 45 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3846 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Justice collaborator merupakan saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Keberadaan justice collaborator sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana hingga mendapatkan pelaku utama. Pada awalnya, KPK sempat menolak menyebut Rosa sebagai justice collaborator karena pada saat mengungkapkan kasus Rosa sudah berstatus sebagai terpidana. Sejumlah kelompok masyarakat juga menolak pemberian status justice collaborator kepada Rosa, karena menurut mereka koruptor tidak pantas untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun, kesadaran dan keberanian Rosa untuk mengungkapkan kebenaran patut diberikan penghargaan khusus, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2012 Kemenkumham memberikan pembebasan bersyarat kepada Rosa. Hingga saat ini belum banyak orang yang bersedia menjadi justice collaborator karena belum ada peraturan perundangan yang cukup kuat yang mengatur tentang justice collaborator. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengatur tentang perlindungan terhadap saksi, padahal perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa diatur di dalam KUHAP. Oleh karena itu, LPSK (sebagai lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi) mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta revisi terhadap KUHAP. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved