Detail Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Kurator Terhadap Sita Pidana yang Terdapat dalam Harta Pailit Bibliografi Author: YANTI, ASTRI ; Halomoan, Kristianto Pustaha (Advisor); Windayani, Tisa (Advisor) Topik: Kurator; Sita Pidana; Harta Pailit; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2010-050-019 Astri Y's Undergraduate Theses.pdf (1.02MB; 66 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3834 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit, maka UUK menetapkan terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tetap berwenang untuk melakukan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit sebagaimana kewenangan yang telah diberikan oleh pasal 16 ayat (1) UUK, walaupun terhadap harta pailit tersebut diduga mengandung unsur pidana. Selama Pengadilan belum mejatuhkan putusan terkait harta pailit tersebut, kurator masih berwenang untuk melakukan tugas pengurusan seperti mendata dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit maupun melakukan penelitian terhadap aset debitor pailit yang lainnya termasuk terhadap tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit. Kedudukan hukum sita pidana maupun sita umum kepailitan harus dilihat berdasarkan pada kasus yang terjadi, tidak dapat begitu saja menyimpulkan sita mana yang diutamakan atau didahulukan, Hakim harus secara objektif melakukan pemeriksaan terhadap aset tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata harta pailit tidak terbukti mengandung unsur pidana, maka Hakim segera memerintahkan untuk mengembalikan benda yang dikenakan penyitaan tersebut kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak sesuai dengan amar putusannya. Tetapi apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan menyatakan harta pailit tersebut benar adanya terbukti mengandung unsur pidana, maka kurator harus menyerahkan harta pailit tersebut kepada penyidik untuk kepentingan perkara pidana maupun untuk kepentingan Negara. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved