Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Persekongkolan Tender Oleh KPPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bibliografi Author: WILENDA, ASTRID HERKY ; Baskara, Agustinus Prajaka Wahyu (Advisor) Topik: Persaingan usaha; persekongkolan tender; perusahaan terafiliasi; sanksi; blacklist; hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2009-050-193.pdf (1.54MB; 52 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3825 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pertumbuhan pesat di bidang perekonomian merupakan salah satu efek langsung dan tidak langsung dari lancarnya suatu kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dalam suatu instansi publik maupun swasta. UU No. 5 Tahun 1999 diundangkan sebagai upaya Pemerintah mencegah berbagi kecurangan dalam dunia bisnis. Salah satu kecurangan yang dicegah dalam UU tersebut yaitu kecurangan antara pengusaha dengan pengusaha dan persekongkolan antara pengusaha dan pejabat pemerintah. Pencegahan ini merupakan tindakan yang patut dilaksanakan agar iklim persaingan usaha sehat yang tentu berefek positif bagi pertumbuhan ekonomi terwujud. Melalui penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif dan teknik perolehan data melalui studi kepustakaan, penulis menemukan adanya pelanggaran berupa persekongkolan tender horizontal dan vertical dengan didasari oleh adanya perusahaan yang terafiliasi turut serta dalam suatu tender yang sama. Perusahaan terafiliasi ternyata tidak hanya bisa dikatakan melanggar Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang jabatan rangkap namun juga bisa dijadikan indikator mengenai adanya persekongkolan tender horizontal dan vertikal pada Pasal 22 pada UU yang sama. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran terhadap Pasal 22 tersebut berupa denda administratif yang pelaksanaannya tidak cukup menciptakan efek jera yang diharapkan oleh UU tersebut. Pada akhirnya penulis mengharapkan adanya sanksi yang memiliki power untuk mendatangkan efek jera bagi para pelanggar aturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 sehingga tindakan persekongkolan tender dapat diminimalisir. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved