Detail Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990/K/Pdt/2009 Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20/Solitude Bibliografi Author: OCTAVIA, LISBET FATRISIA ; Swantoro, A. Aris (Advisor) Topik: Perbuatan Melawan Hukum; Sertipikat Hak Guna Bangunan; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2009-050-136.pdf (18.01MB; 33 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3818 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Meningkatnya populasi manusia menyebabkan meningkat kebutuhan tanah, namun ketersediaan tanah terbatas sehingga menimbulkan permasalahan tanah terutama daerah perkotaan. Pendaftaran atas bidang tanah bertujuan untuk mendapatkan alat bukti berupa sertipikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuat atas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah serta terbebas dari gangguan pihak lain yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tetapi dalam kenyatataan lapangan ternyata berbeda, terbukti dari adanya kasus sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 yang terjadi di desa Solitude yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990/K/Pdt/2009. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tanah yaitu mengenai kepemilikan objek hak atas tanah yang sama, dapat dimiliki dua orang yang berbeda dengan bukti dokumen kepemilikan hak masing-masing. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis dengan menggunakan analisis teori kewenangan menurut Sudijono dan teori kepastian hukum, membahas permasalahan hokum yang ada untuk memperoleh data sekunder guna menganalisis permasalahan sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai alat bukti yang kuat, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, peraturan perundang-undangan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved