Detail Pemberantasan Korupsi Dengan Pola Penegakan Hukum Yang Komprehensif Dan Mengakar   Oleh:  Parakas, Mario Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 25 no. 296 (Jul. 2010), page 42-54. Topik: Pemberantasan Korupsi Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV3.20 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Proses dilengserkan Presiden Soeharto sebagai symbol razim Orde Baru di tahun 1998 yang lebih kerap disebut sebagai proses reformasi, telah secara signifikan mendorong munculnya berbagai ekspektasi dan sekaligus tuntutan akan keterbukaan dan transparasi penyelenggaraan kekuasaan (negara) di Indonesia. Jargon demokrasi yang diusung dalam proses reformasi tersebut dipandang harus berkolerasi dengan penyelenggaraan kekuasaan (negara) yang bersih dan transparan. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi penguasaan pascareformasi 1998 tersebut untuk lebih mengedepankan misi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai misi utama pemerintahan. Dalam periode ini isu ”korupsi” telah menggeser isu ”komunisme” sebagai musuh utama bangsa, berbagai agenda pemberantasa menjadi barang dagangan politik yang paling efektif untuk meraih massa dalam setiap gelaran pesta demokrasi (pemilu). Kondisi sedemikian masih terus menjadi tren dan berlangsung hingga saat ini. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved