Detail Elastisitas Bagi Kemandirian Peradilan   Oleh:  Subarkah, Ibnu Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 25 no. 295 (Jun. 2010), page 46-49. Topik: Kekuasan Elastis; Hak Asasi Manusia Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV3.20 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Sebagai negara hokum, dibutuhkan peran aktif negara untuk melindungi menurut hokum yang bercirikan pada pentingnya pemahaman pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, merdeka, lepas dari campur tangan pihak mana pun, serta diperlukan adanya legalitas. Mencermati pada perlindungan hak asasi manusia (bc: Human Rights), bangsa Indonesia telah sepakat untuk menuangkan dalam suatu legalitas melalui perundang-undangan yang mengatur kehidupan hak asasi manusia yakni melalui UU HAM No.39 Tahun 1999, berserta peradilannya menurut UU No.26 Tahun 2000. Menilik pada pentingnya upaya memecahkan campur tangan pihak luar terhadap jalannya peradilan secara legalitas baru – baru ini, aspirasi tersebut nampak pada UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman perubahan terhadap UU No.4 Tahun 2004, yang sifatnya masih limitative menurut kacamata pengadilan peradilan pidana dalam arti konteksual yang dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga upaya eksekusi di lembaga pemasyarakatan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved