Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Pengajuan Gugatan Churchill Mining Plc Melawan Pemerintah Republik Indonesia Melalui ICSID Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan UK-Indonesia Bilateral Investment Treaty Bibliografi Author: CHRISTOPER, PETER ; Supancana, Ida Bagus Rahmadi (Advisor) Topik: Sengketa Penanaman Modal Asing; Churchill Mining Plc; ICSID; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Peter Christopher's Undergraduate Theses.pdf (7.85MB; 54 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3780 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya batubara yang melimpah. Dalam pengelolaan batubara sebagai sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dibutuhkan modal besar, teknologi tinggi, waktu lama, serta resiko besar. Untuk itu Pemerintah RI berupaya untuk membuka masuknya modal asing ke Indonesia untuk menutupi kekurangan modal dalam negeri. Mengalirnya modal asing, selain memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, juga berpeluang menimbulkan sengketa antara investor asing dengan host country. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Bank Dunia telah membentuk ICSID melalui Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Atas dasar ketentuan ini investor asing dapat membawa segala macam keluhan mereka ke forum arbitrase ICSID dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Artikel 25 Konvensi. Pada skripsi ini Penulis mengambil contoh kasus pada gugatan Churchill Mining Plc terhadap Pemerintah RI atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Ridlatama Group selaku anak perusahaan Churchill oleh Bupati Kutai Timur ke ICSID. Yang menjadi pokok permasalahan, yaitu apakah Bupati Kutai Timur memiliki kewenangan dan dasar yang kuat untuk mencabut IUP Churchill Mining Plc ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Dan apakah tindakan pencabutan IUP Churchill Mining Plc dapat dikategorikan sebagai tindakan nasionalisasi, ekspropriasi ataupun konfiskasi yang melanggar ketentuan UK-Indonesia BIT? Berdasarkan fakta-fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa Bupati Kutai Timur memiliki kewenangan dan dasar yang kuat untuk mencabut IUP Churchill Mining Plc serta tindakan pencabutan IUP Churchill Mining Plc tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan nasionalisasi, ekspropriasi ataupun konfiskasi yang melanggar ketentuan UK-Indonesia BIT. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved