Detail Pelaksanaan Kebijakan Dana Land Capping Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Bibliografi Author: PUTRI, KARINIA ; Swantoro, A. Aris (Advisor) Topik: Land capping; pengadaan tanah; pembangunan jalan tol; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Karinia Putri's Undergraduate Theses.pdf (588.8KB; 38 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3760 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang mendukung dan mempercepat proses pembangunan nasional Jalan tol ini dimasukkan sebagai salah satu kegiatan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, sehingga pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dapat bekerjasama dengan pihak swasta guna meringankan beban dana Pemerintah yang mana kerjasama tersebut disebut juga dengan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Salah satu proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan pola KPS adalah Jalan Tol Cinere Jagorawi. Dalam Jalan Tol Cinere Jagorawi terdapat beberapa permasalahan dalam melaksanakan pengadaan tanah seperti ketidakpastian harga tanah, lamanya waktu pengadaan tanah dan munculnya spekulan tanah. Hal ini mengakibatkan membengkaknya biaya pengadaan tanah dari prakiraan yang ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol, maka pemerintah memberikan kebijakan fiskal dalam bentuk finansial yang disebut dengan land capping. Setelah Badan Usaha Jalan Tol (PT. Translingkar Kita Jaya) menyelesaikan pembayaran kewajiban biaya pengadaan tanah, maka Pemerintah akan membayar kelebihan biaya pengadaan tanah sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dana land capping dalam pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Normatif melalui penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan.Penulis berkesimpulan untuk mencegah atau mengurangi kenaikan harga tanah dari prakiraan, diperlukan sosialisasi dan pemahaman lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol kepada masyarakat supaya masyarakat sadar bahwa pembangunan jalan tol ini untuk kepentingan umum, hal lain yang bisa dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif saat melaksanakan musyawarah penetapan harga tanah supaya mencegah terjadinya konflik antara pemerintah dan pemilik hak atas tanah. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved