Detail Tinjauan Yuridis Permasalahan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan Bibliografi Author: ANGKASA, ERA ; Halomoan, Kristianto Pustaha (Advisor) Topik: Tinjauan Yuridis Permasalahan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan; IUP; Tumpang tindih; Kepastian hukum Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Era Angkasa's Undergraduate Theses.pdf (265.62KB; 43 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3751 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini membahas mengenai masalah penerbitan IUP yang tumpang tindih serta implikasinya secara hukum. Masalah tumpang tindih IUP ini dinilai sebagai isu strategis bagi sektor pertambangan dan investasi, karenanya perlu penanganan yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi dan menata sistem penerbitan IUP agar dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha pertambangan. Tumpang tindihnya IUP terutama disebabkan oleh buruknya sistem pengarsipan di daerah dan penggunaan indikator pemetaan yang berbeda. Banyaknya IUP yang tumpang tindih membuat calon investor dan investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia resah dan khawatir akan modal yang telah diinvestasikannya dalam sektor pertambangan minerba, mereka merasa takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia padahal investasi sangat dibutuhkan bagi pembangunan perekonomian negara. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan pemerintah menetapkan kebijakan Clear and Clean, namun kebijakan tersebut ternyata juga masih kurang memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha pertambangan karena kebijakan CnC hanya mengatur tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga kebijakan tersebut tidak memberikan jaminan dan kepastian bahwa setiap IUP yang sudah CnC nantinya tidak akan mengalami masalah tumpang tindih. Karena kepastian hukum merupakan faktor penting bagi investor dalam kegiatan usaha pertambangan minerba, sekaligus bagi pembangunan perekonomian negara maka pemerintah harus membuat Peraturan Menteri yang mengatur tentang kearsipan IUP secara nasional dan tentang kesatuan peta. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved