Detail Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hak Imunitas Terhadap Misi Diplomatik Terkait Praktik Spionase Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima Bibliografi Author: SYAFRIN, AZIS PURNAYUDHA ; Selvie, Valerie Paskalia (Advisor) Topik: Dampak dan Penyelesaian; Pelanggaran Hak Imunitas; Praktik Spionase Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2014     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Aziz Purnayudha S's Undergraduate Theses.pdf (405.1KB; 41 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3729 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perwakilan diplomatik dalam mengemban dan menjalankan misi diplomatik selalu diberikan hak istimewa dan hak imunitas oleh negara penerima agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kedua negara, yaitu negara pengirim dan negara penerima. Permasalahan yang timbul dari pemberian hak-hak tersebut ialah adanya penyalahgunaan dari hak-hak itu sendiri, baik yang merupakan keuntungan bagi individu itu sendiri dalam artian perwakilan diplomatik tersebut maupun pihak lain yang memanfaatkan para perwakilan diplomatik untuk menjalankan misi terselubung yang menyimpang dari misi diplomatik tersebut. Satu diantara pelanggaran yang dapat timbul dari pemberian hak-hak tersebut ialah spionase atau yang lazim disebut praktik mata-mata. Mengingat belum adanya peraturan-peraturan maupun resolusi yang mengatur tentang pelanggaran yang bernama “spionase” tersebut, Negara-negara yang memiliki misi terselubung di dalam hubungan bilateral dengan Negara lainnya seakan-akan bebas melakukan hal tersebut tanpa memandang derajat dari Negara yang merasa dirugikan atas praktik spionase. Praktik spionase yang terjadi di tengah hubungan antar negara dapat menimbulkan suatu dampak yang tentunya bersfiat negatif. Tentunya dari dampak negatif yang timbul dari praktik spionase diperlukan suatu penyelesaian agar negara-negara yang berselisih karena adanya pelanggaran tersebut dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan tidak berkelanjutan kearah yang lebih jauh. Beberapa peraturan internasional seperti Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Piagam PBB (U.N Charter) menyediakan beberapa solusi agar sengketa antar negara tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui jalur kekerasan. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa antar Negara melalu jalur kekerasan seperti perang sudah dianggap tabu pada zaman sekarang. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved