Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Jasa Penelitian dan Pengmbangan Teknologi  

Oleh:

Salim, Agus

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi vol. 43 no. 01 (Apr. 2009), page 53-58.
Topik: Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: L14.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dirasakan oleh lembaga litbang pemerintah sebagai penghambat lajunya pelaksanaan kegiatan usaha pelayanan jasa teknologi, setidaknya bila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yakni Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadaya dan Tata Cara Pengelolaannya. Atas dasar banyaknya keluhan dari berbagai pihak, lahirlah Undang-Undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem NAsional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknoloi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengem,bangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Kedua peraturan tersebut lex specialis dari rezim PNBP. Artinya, semua PNBP yang khusus berasal dari alih teknologi kekayaan intelektual dan kegiatan pelayanan jasa iptek dapat digunakan langsung oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah tanpa harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali