Poligami Dalam UU Perkawinan  

Oleh:

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Media Unika Majalah Ilmiah Unika Santo Thomas Sumatera Utara vol. 20 no. 73 (Jul. 2008), page 306-317.
Topik: Poligami; UU Perkawinan; Revisi UU Perkawinan

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: M62.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Poligami sering dianggap sebagai suami yang ingin beristri lebih dari seorang asal suami mampu bersikap adil terhadap istri atau istri-istrinya, dan mampu membiayai semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. UU Perkawinan tidak melarang poligami, sepanjang hukum agamanya tidak melarangnya, namun dalam masyarakat, poligami sering menimbulkan polemik khususnya bagi istri-istrinya dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dengan poligami. Menurut UU Perkawinan hakekat dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal nerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan penertiban kembali pengaturan poligami tersebut. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut dianggap sebagai tindakan memasuki ruang pribadi seseorang, karena perkawinan dengan poligami sudah diatur dalam hukum agama. Pada dasarnya, pemerintah tidak perlu melakukan revisi terhadap UU Perkawinan yang telah mengatur poligami, namun atas dasar kepentingan umum, pemerintah dapat memasukkan unsur-unsur publik sebagaimana berlaku bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami bagi seorang PNS. Di samping itu, perlu ditingkatkan kesadaran suami yang ingin melakukan poligami tentang hakekat dan tujuan perkawinan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali