Pajak merupakan sumber pembiayaan nasional yang cukup dominan. Pemerintah memberikan peraturan yang jelas guna meningkatkan penerimaan melalui pajak yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dalam skripsi ini dilakukan pembahasan mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu menganalisis kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT Logic. Dalam menganalisis, penulis menggunakan data perusahaan seperti Laporan Keuangan dan SPM PPN 1111 untuk masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 serta melakukan pemeriksaan secara sampling untuk faktur Pajak Keluaran dan
Pajak Masukan. PT Logic telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta bertempat di Sunter dan tidak memiliki kantor cabang. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Logic telah menerapkan UU PPN No. 42 Tahun 2009. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu mengenai keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPM PPN serta penggunaan nama akun yang kurang tepat. |