Detail Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Untuk Melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga di Luar Negeri, Hukum Internasional Bibliografi Author: FEBRIANI, CYNTHIA ; Tjandra, Surya (Advisor) Topik: Hukum Internasional; Melindungi Tenaga Kerja Indonesia; Pekerja Rumah Tangga di Luar Negeri Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Cynthia Febriani's Undergraduate Theses.pdf (500.62KB; 57 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3680 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Persebaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan salah satu wujud mobilitas penduduk. Tingginya angka persebaran TKI di luar negeri adalah karena factor perkembangan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan di tanah air. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh para TKI tersebut mengakibatkan tak sedikit dari mereka bekerja di luar negeri pada sector informal (sebagai Pekerja Rumah Tangga). Masalah yang timbul bagi para TKI yang bekerja sebagai Pekerja Rumah ini dapat berupa diskriminasi, penganiayaan sampai hukuman mati. Tujuan paling fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mengenai perlindungan terhadap TKI, KEMENLU memiliki otoritas diplomatik sesuai dengan UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No.39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Perlindungan terhadap TKI di luar negeri diatur dalam ILO Convention Concerning Decent Work for Domestic Worker No. 189 dan tentang pengupayaan untuk pemberian perlindungan dari Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler. Penelitian yuridis normative yang bertujuan untuk menganalisis hukum positif segi teoritis dari segi efetivitas hukum dalam pelaksanaannya diharapkan mampu melihat sampai sejauh mana hukum internasional dapat digunakan untuk dijadikan dasar perlindungan yang seharusnya diberikan oleh KEMENLU kepada TKI khususnya PRT bermasalah di luar negeri. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved