Anda belum login :: 23 Nov 2024 16:12 WIB
Detail
BukuTinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal Ditinjau Dari Hukum Pidana
Bibliografi
Author: JULIANTI, MANIRA ; Purwaka, Tommy Hendra (Advisor)
Topik: Penegakkan Hukum; Penangkapan Ikan; Ilegal; Hukum Pidana
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Manira Julianti's Undergraduate Theses.pdf (381.27KB; 20 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FH-3630
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam selain memberikan harapan dan manfaat yang besar tetapi juga membawa konsekuensi salah satunya dengan maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi saat ini dan tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan. Permasalahannya bagaimana koordinasi para penegak hukum dalam proses penangkapan, pelimpahan perkara dan penyelesaian yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan proses hukum pidana yang berlaku.
Koordinasi yang dilakukan para penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang perikanan sudah berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor Per.l3/Men/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.
Proses penegakan hukum tindak pidana perikanan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari penanggulangan kasus penangkapan ikan ilegal yang berjalan efektif, kordinasi dan kerjasama yang terpadu mulai dari level tim pengawas, penyidik, jaksa hingga hakim. Hal ini didasarkan pemahaman yang sama mengenai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sehingga tidak ada persepsi yang bebeda didalam memberantas tindakan illegal fishing di Indonesia. Dengan demikian seluruh penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dapat menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.1875 second(s)