Anda belum login :: 24 Nov 2024 16:26 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda
Bibliografi
Author:
FELIX, MARIO
;
Adipradana, Nugroho
(Advisor)
Topik:
Hasilwawancara
;
Perundang-undangan
;
Buku yang bersangkutan
;
Hukum Perdata
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2013
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Mario Felix L's Undergraduate Theses.pdf
(243.14KB;
27 download
)
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
FH-3559
Non-tandon:
tidak ada
Tandon:
1
Lihat Detail Induk
Abstract
Tanah telah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. Hampir semua orang tentunya ingin memiliki hak atas kepemilikan tanah, karena fungsi tanah bisa dikatakan sebagai penopang hidup manusia. Pemerintah dalam mengatur dan melindungi orang – orang yang memiliki hak atas tanah, pemerintah mengeluarkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang sah dan dilindungi oleh hukum dalam kepemilikan sebuah tanah. Badan Pertanahan Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur dan mengeluarkan sertifikat tanah sebagai tanda kepemilikan atas tanah. Dalam skripsi yang diangkat oleh penulis, penulis mencoba menjabarkan adanya kemungkinan terjadinya sertifikat ganda. Sertifikat ganda adalah penerbitan dua sertifikat yang sama pada satu bidang tanah yang sama. Dan akibat dari sertifikat ganda ini, maka akan timbul hubungan keperdataan antara masing- masing pemilik pemegang sertifikat tanah, karena sifat kebendaaan yang timbul akibat dari hak
kepemilikan atas sebuah sertifikat tanah. Penulis dalam Skripsi ini mencoba menjabarkan kemungkinan yang dapat terjadinya pengeluaran dua sertifikat pada satu bidang tanah yang sama. Kemungkinan tersebut bisa diakibatkan dari kesalahan dari Badan Pertanahan Nasional dalam pemetaan. Dan adanya pemekeran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah, yang mengakibatkan berubahnya wilayah pada sertifikat tanah yang lama menjadi nama wilayah yang baru. Untuk menunjang penulisan metodologi penelitian yang digunakan adalah metode juridisnormatif yaitu kajian atas peraturan, termasuk kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam aturan tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Badan Pertanahan Nasional.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.203125 second(s)