Detail Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta Sektor Air Bersih Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bibliografi Author: FERNANDO, HENDRIK ; Sambada, Yohanes Sardadi (Advisor) Topik: Perjanjian Kerjasama; Pemerintah dengan Swasta; PAM Jaya Jakarta; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Hendrik Fernando's Undergraduate Theses.pdf (228.88KB; 22 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3522 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Sumber daya air merupakan kebutuhan hal yang sangat penting bagi manusia di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan berjalannya waktu seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dalam tiap tahunnya, maka semakin penting pula ketersediaan air guna memenuhi permintaan yang sangat tinggi dari masyarakat. Pemerintah selaku penyelenggara negara mempunyai hak penuh atas seluruh kekayaan bumi yang terdapat di dalam Republik Indonesia dan salah satunya adalah air. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pasal 5 yaitu negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatka air bagi kebutuhan pokok minimal bagi kebutuhan sehari-hari yang sehat, bersih dan produktif. Pemerintah yang dalam menjalankan peran sebagai negara diwakili oleh PAM JAYA, menggandeng pihak swasta yang diwakili PT. X guna memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor air bersih. Skripsi ini akan membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan swasta sebagai pihak yang memiliki hak guna usaha air yang sebelumnya diberikan oleh dalam memenuhi permintaan air bersih masyarakat. Penulis akan membandingkan beberapa poin penting yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama apakah sama dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Metode yang akan digunakan adalah studi kepustakaan serta melakukan wawancara dengan pihak PAM JAYA dan PT.X sebagai pihak yang berada di dalam perjanjian. Dan menurut penulis perjanjian kerjasama antara PT. X dengan PAM JAYA harus dibuat kembali agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved