Detail Akibat Hukum Kepailitan Koperasi PT X Ditinjau Dari Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bibliografi Author: N, LEONNY FRANSISKA SIHOMBING ; Swantoro, A. Aris (Advisor) Topik: Akibat Hukum Kepailitan Koperasi; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Leonny Fransiska S N's Undergraduate Theses.pdf (331.49KB; 170 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3518 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Mekanisme pembubaran koperasi yang berbadan hukum dan apakah koperasi tersebut sebagai badan hukum dapat dipailitkan, akibat hokum dari dipailitkannya suatu koperasi dan apakah kreditor sebagai mantan anggota koperasi PT X dapat mengajukan pailit dengan dasar tidak dibayarkannya utang berupa simpanan koperasi. Metode yang digunakan metode penelitian Yuridis Normatif berupa penelitian kepustakaan dengan analisis secara deduktif yakni menerapkan suatu norma hukum sebagai penyelesaian suatu perkara. Mekanisme pembubaran koperasi diatur dalam Undang – Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi dengan alasan pembubaran karena bangkrut atau pailit. Pembubaran koperasi yang dimana sebagai badan hukum karena bangkrut atau pailit juga diatur dalam Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena adanya keputusan pailit ini dengan koperasi sebagai debitor pailit untuk melakukan pelunasan atas kewajibannya kepada kreditor – kreditor yang dimana pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator dan Balai Harta Peninggalan sebagai tugas dan wewenangnya. Akibat hukum dari dipailitkannya suatu koperasi, Debitor menjadi tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai hartanya setelah putusan pailit. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 15 Undang – Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana ditegaskan bahwa debitor kehilangan hak nya untuk mengurus dan menguasai hartanya yang termasuk dalam harta pailit. Dan dengan dasar utang menurut surat pengakuan utang seorang mantan karyawan suatu koperasi dapat dijadikan sebagai kreditor koperasi tersebut dan memenuhi syarat permohonan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved