| Fungsi pembelian memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan, karena fungsi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan salah satunya adalah produksi. Oleh karena itu, pengendalian yang efektif dan efisien harus dilaksanakan dalam fungsi tersebut. Untuk mencapai fungsi pembelian yang efisien dan efektif, perusahaan perlu alat bantu dalam mengevaluasi fungsi pembelian tersebut, alat bantu tersebut adalah Audit Manajemen. Audit Manajemen atas fungsi pembelian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan prosedur dan kebijakan yang ada di dalam perusahaan, kemudian dilakukan evaluasi atas informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi pihak manajemen perusahaan. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan seperti compliance test atas kegiatan pembelian yang dilakukan perusahaan selama bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Penulis melakukan uji ketaatan (compliance test) dengan mengambil sampel secara acak (random sampling) dari transaksi pembelian tersebut. Penulis juga mengumpulkan informasi dengan cara membuat daftar pertanyaan (questionnaire) mengenai sistem pengendalian internal yang ada dalam perusahaan Berdasarkan hasil penelitian dan didukung data – data yang diperoleh penulis, maka disimpulkan PT. Yamaha Indonesia Motor MFG memiliki prosedur dan kebijakan yang baku dalam menjalankan fungsi pembelian dan secara keseluruhan prosedur dan kebijakan yang berlaku di dalam fungsi pembelian perusahaan tersebut sudah berjalan cukup disiplin, efisien dan efektif. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan oleh penulis seperti tidak didokumentasikan secara tertulis mengenai adanya beberapa perubahan kebijakan dan prosedur, adanya keterlambatan pengiriman yang dilakukan oleh current supplier, dsb. Kondisi perlu diperbaiki demi meningkatkan kinerja manajemen dan mewujudkan tujuan dari perusahaan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran seperti, menerapkan sanksi yang tegas dengan mencantumkan sanksi penalty dalam perjanjian dengan supplier dalam mengirimkan bahan baku tidak langsung, agar supplier tidak mengulangi hal tersebut. Karena keterlambatan tersebut dapat mengganggu kelancaran kegiatan produksi perusahaan, dsb. |