Detail Pembuktian Unsur Kekerasan Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Persetubuhan Anak Tiri Tanpa Paksaan sebagai Pelanggaran Hak Anak dalam Putusan Nomor : 822/PID.SUS/2011/PN.JKT.BAR Bibliografi Author: MARTHAULI, GRETA ; Windayani, Tisa (Advisor) Topik: Unsur Kekerasan; Pelanggaran Hak Anak; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Greta Marthauli's Undergraduate Theses_opt.pdf (5.11MB; 16 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3505 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pembuktian Unsur Kekerasan Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Persetubuhan Anak Tiri Tanpa Paksaan sebagai Pelanggaran Hak Anak dalam Putusan Nomor : 822/PID.SUS/2011/PN.JKT.BAR menggunakan 2 (dua) bahan hukum utama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakart a Barat Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun kasus yang dipaparkan dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah mengenai tindakan Persetubuhan antara ayah (Terdakwa) dan anak tirinya (korban) yang masih dibawah umur. Putusan tersebut menyimpulkan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum karena dianggap sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Pada putusan tersebut kekerasan tidak diuraikan sehingga kekerasan tidak dapat dibuktikan secara eksplisit. Namun bisa saja kekerasan tersebut tetap terjadi dengan menyimpulkan salah satu penafsiran teori Dengan atau tanpa adanya paksaan, persetubuhan dengan anak tetap dikatakan sebagai pelanggaran hak anak karena anak memiliki beberapa hak yang sangat dilindungi oleh hukum, diantaranya seperti yang tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan . perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved