Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengelolaan PT. Kawasan Berikat Nusantara Dengan PT. Sunter Agung di Jakarta Utara Bibliografi Author: WIBISONO, ALFONSUS GUSTIN ; Swantoro, A. Aris (Advisor) Topik: Pelaksanaan Hak Pengelolaan; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Alfonsus Guustin Wibisono's Undergraduate Theses.pdf (329.88KB; 11 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3496 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap manusia. Dulu aspek-aspek yang melekat dalam tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) namun sejak keluarnya UU No.5 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (KUHPER) yang mulai berlaku pada 24-09-1960 maka pengaturan-pengaturan tanah dalam KUHPER tidak berlaku lagi. UUPA mengatur hak-hak atas tanah, namun hak pengelolaan (HPL) tidak diatur dalam UUPA. Hak pengelolaan merupakan Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagai dilimpahkan pada pemegang antara lain instasi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT. Persero, Badan Otorita serta badan-badan hukum pemerintahan lainnya untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masingmasing. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian juridis normatif. Data yang banyak digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri dari wawancara dan melakukan penelusuran kepustakaan. Secara spesifik peneliti membahas tentang peralihan hak atas HPL. Pihak penerima (pemegang HPL) bisa mengalihkan hak atas tanah diatas HPL yang dikuasainya. Seperti dalam penulisan ini PT.Kawasan Berikat Nasional sebagai pemegang HPL mengalihkan sebagian haknya diatas tanah tersebut kepada PT.Sunter Agung. Dalam pengalihannya dibuatlah akta otentik yang merupakah salah satu syarat pengalihan. Selain digunakan untuk payung hukum dalam pelaksanaa perjanjian berfungsi sebagai rekomendasi yang dibutuhkan agar Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat untuk PT. Sunter Agung. Dalam pelaksanaannya Pihak kedua (PT.Sunter Agung) berhak mengalihkan lagi tanah yang dimilikinya, namun membutuhkan rekomendasi dari Pihak Pertama (PT.Kawasan Berikat Nusantara). Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved