Detail Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan. (Yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri) Bibliografi Author: JOHANA, VANIA ; Wiludjeng, Johana Henny (Advisor) Topik: Perjanjian Perkawinan; Perkawinan; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Vania Johana's Undergraduate Theses.pdf (305.03KB; 90 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3494 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa untuk pembuatan perjanjian perkawinan, dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Tapi kemudian penulis menemukan adanya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan yaitu berupa penetapan Pengadilan Negeri mengenai izin pemisahan harta. Hal mana membuat penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sehingga penulis kemudian membuat penulisan hukum yang berjudul “Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan.” Dalam penulisan hukum ini, penulis membahas mengenai apakah sebenarnya perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan atau tidak dan juga mengenai akibat hukum yang kemudian timbul baik bagi para pihak yang mengajukan permohonan maupun bagi pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah dengan metode juridis normatif, yaitu dengan cara membahas permasalahan yang ada secara teori dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori dari para ahli hukum. Penelitian penulis kemudian mencapai kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Mengenai penetapan izin pemisahan harta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, penulis berkesimpulan bahwa penetapan tersebut hanya mengikat para pihak yang mengajukan permohonannya dan tidak dapat memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved