Hak-hak Wajib Pajak dalam UU PBB  

Oleh:

Indonesian Tax Review

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 2 no. 21 (2010), page 14.
Topik: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Official Assessment System; Hak-hak Wajib Pajak

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.58 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penggunaan official assessment system dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan berarti hak-hak Wajib Pajak menjadi terabaikan. Adanya penghitungan pajak ini oleh otoritas pajak sebenarnya lebih bersifat penetapan. Namun demikian, bila terjadi kesalahan pada pengitungan pajak yang ditetapkan tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan langkah-langkah tertentu agar hak-haknya tidak tersandera.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali