Detail Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Divestasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan (Studi Kasus PT Newmont Nusa Tenggara) Bibliografi Author: WOROTIKAN, INEZ KARINA ; Melani, Rr. Adeline (Advisor) Topik: Kewajiban Divestasi Saham; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Inez Karina Worotikan's Undergraduate Theses .pdf (1.65MB; 181 download) Inez Karina Worotikan's Undergraduate Theses _2.pdf (1.18MB; 39 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3471 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Masalah yang menjadi sorotan berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) pada bidang usaha pertambangan adalah masalah divestasi saham. Divestasi saham adalah kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki investor asing untuk secara bertahap mengalihkan sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal. Salah satu PMA yang mengalami sengeketa berkaitan dengan divestasi saham adalah PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Berdasarkan Pasal 24 Kontrak Karya, investor asing wajib mendivestasikan sahamnya kepada Pemerintah Indonesia secara bertahap. Namun, proses divestasi tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Proses divestasi saham yang tertunda menyebabkan Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan lalai (default) kepada PT NNT dan menempuh jalur arbitrase dengan tuntutan pengakhiran Kontrak Karya atau (sebagai alternatif) divestasi saham harus segera dilaksanakan. Majelis Arbitrase mengabulkan tuntutan alternatif dari Pemerintah Indonesia yang intinya memerintahkan PT NNT agar segera mendivestasikan sahamnya sesuai Pasal 24 Kontrak Karya, sementara tuntutan pengakhiran Kontrak Karya tidak dikabulkan. Yang menjadi pokok permasalahan, yaitu apakah PT NNT dapat dinyatakan lalai meskipun telah melakukan penawaran divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia? Dan apakah dapat dilakukan pemutusan Kontrak Karya apabila dalam waktu 180 hari sejak putusan arbitrase dikeluarkan tidak ada pembeli atas saham yang ditawarkan PT NNT? Penelitian yang dilakukan untuk mencari fakta terkait menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa, PT NNT tidak dapat dinyatakan lalai karena jangka waktu yang diberikan tidak sesuai dengan pasal 20 (1) Kontrak Karya, serta pemutusan Kontrak Karya tidak dapat dilakukan karena PT NNT telah berusaha untuk memperbaiki kelalaiannya dengan melaksanakan semua kewajiban seperti yang telah diatur di dalam Kontrak Karya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved