Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Surat Kuasa 3 Juni 2003 Yang Diberikan Oleh Siti Hardiyanti Rukmana Kepada Hary Tanoesoedibjo (PT. Berkah Karya Bersama) Bibliografi Author: P, BINSTIEN A D YULIANA N B S ; Tumanggor, Manumpan Simbolon (Advisor) Topik: Pencabutan Surat Kuasa; Investment Agreement; Surat Kuasa Mutlak; PT. CTPI; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Binstein A D Yuliana's Undergraduate Theses.pdf (356.08KB; 28 download) Binstien A.D Yuliana-PENDUKUNG.pdf (1.26MB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3435 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Untuk melakukan suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat khusus seperti yang telah ditentukan dalam KUHPerdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Esensi sebuah perjanjian adalah sekumpulan janji yang dapat dipaksakan pelaksanaannya menurut hukum. Keterlibatan para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian kini tak hanya terbatas pada dirinya sendiri namun pada pemberian kuasa. Kuasa mencerminkan pemberian mandat dalam melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa. Dalam rangka membuktikan kuasa tersebut, surat kuasa dibuat para pihak dengan pilihan memberikan surat kuasa khusus atau kuasa umum. Isi kuasa tersebutlah yang menjelaskan kewenangan bertindak, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengaturan tentang kuasa menjadi suatu hal khusus ketika berhubungan dengan sebuah Perseroan Terbatas (PT). Pengurusan sebuah PT menurut UUPT No.40 Tahun 2007 hanya terbatas pada organ PT yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, namun dalam prakteknya dapat diwakilkan kepada pihak lain diluar organ tersebut dengan kuasa yang diberikan oleh Direksi. Kekhususan surat kuasa hingga kini belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu banyak terjadi kesimpangsiuran dalam pemberlakuan Surat Kuasa Mutlak yang menurut prakteknya tidak dapat dicabut lagi (irrevocable). Surat kuasa dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa, namun pengaturannya khusus apabila surat kuasa tersebut merupakan perjanjian turunan (accesoir) dari perjanjian sebelumnya yang merupakan pemenuhan dari isi perjanjian itu. Atas ketentuan itulah yang menyebabkan tidak semua surat kuasa dapat dicabut karena merupakan sebuah jaminan dan pelaksanaan Perjanjian yang harus diutamakan para pihak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved