Perselisihan hak yang terjadi antara pekerja dengan PT.German Centre
Indonesia bermula sejak pekerja meminta Tunjangan Masa Kerja (TMK)
kepada perusahaan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per
tahun, hal ini terkait permintaan penyamarataan hak terhadap pekerja lama.
Perundingan mulai dilakukan sejak Juni 2009 antara perusahaan dengan
Serikat Pekerja, yang mewakili pekerja. Namun perundingan berjalan
lamban dan cenderung tidak menghasilkan kesepakatan, karena kedua belah
pihak masih dalam pendiriannya masing-masing,yaitu tuntuan TMK sebesar
Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tahun (jumlah tuntutan dari
pekerja turun), karena perundingan menemui jalan buntu maka pekerja
menggunakan haknya untuk mogok kerja. Kemudian dilakukan 2 proses
mediasi yang juga tidak menghasilkan kesepakatan, anjuran mediator dalam
Pemutusan Hubungan Kerja dianjurkan dan diterima oleh perusahaan.
Anjuran tersebut dipakai perusahaan sebagai dasar PHK kepada pekerja.
Namun dalam putusan pengadilan PHK oleh perusahaan dibatalkan, dan
hakim memutuskan hubungan kerja kedua belah pihak sejak putusan
diucapkan. Permasalahan dalam studi kasus ini adalah, ”apakah PHK oleh
perusahaan sah dilihat dari UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan?” dan ”masalah apa yang timbul karena perselisihan hak
tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya?”. Dalam menganalisis penulis
menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai pendekatannya yang
merupakan kombinasi metode penelitian juridis normatif dengan juridis
empiris yang berbasis deskriptif. Pertimbangan hakim dalam memutus ada
yang sudah tepat, namun masih ada yang kurang tepat dan tidak sesuai
dengan perundang-undangan. |