Detail Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Bibliografi Author: VALENTINO, MANUEL ; Sembiring, Tjipta (Advisor) Topik: Tindak Pidana Illegal Logging; Sanksi Pidana; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Manuel Valentino W's Undergraduate Theses.pdf (198.13KB; 34 download) Manuel Valentino Wattimury-PENDUKUNG.pdf (57.92KB; 5 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3398 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penulisan dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan contoh kasus dimaksudkan untuk: 1). Mengetahui dan menganalisa kebijakan tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi yang berlaku sekarang. 2). Penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Formulasi Tindak Pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang. - Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. - Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. - Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus. Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terjadi dalam kasus illegal logging yangterjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura. 2. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging yang akan datang diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai 1. Definisi Illegal Logging 2. Subyek Hukum tindak pidana Illegal Logging (pribadi dan badan hukum atau badan usaha). Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved