Detail PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) TENTANG KERJASAMA BADAN USAHA SWASTA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Bibliografi Author: CARL, MICHAEL SCOTT ; Yudhistira, Dedy (Advisor) Topik: air minum; penyelenggara[an] pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); Perusahaan Daerah Air Minum Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Michael S Carsl's Undergraduate Theses.pdf (315.89KB; 50 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3369 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam upaya untuk membangun bangsa dan negeri, pengembangan infrastruktur air minum masyarakat dijadikan salah satu sorotan. Bahasa hukum menyebutkan pengembangan infrastruktur air minum masyarakat sebagai pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Berbeda dengan berbagai macam infrastruktur yang lain, pengembangan SPAM secara historis di Indonesia dilaksanakan hampir seluruhnya oleh satu macam badan usaha milik daerah (BUMD) yang namanya perusahaan daerah air minum (PDAM). Melihat bahwa jangkauan jaringan SPAM tidak memadai di hampir seluruh negeri, Pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini mengeluarkan bebeberapa peraturan perundang-undangan yang salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan pembentukan berbagai macam kerja sama antara badan usaha swasta dan PDAM atau Pemerintah Daerah dalam membangun dan memperluas jaringan SPAM di tingkat daerah. Sebelum mengadakan kerja sama dengan PDAM Kabupaten X atau Pemerintah Daerah Kabupaten X, PT Y sebagai perusahaan yang berpengalaman dalam bidang pengembangan SPAM meminta pendapat hukum tentang permasalahan yang terkait dengan kerja sama yang dimaksud. Pemerintah Daerah Kabupaten X merupakan lembaga pemerintah yang mempuyai wewenang untuk mengeluarkan izin kepada badan usaha swasta untuk kerja sama dalam pengembangan SPAM di Kabupaten X. PDAM Kabupaten X dapat mengadakan kerja sama dalam wilayah yang telah terjangkau oleh SPAM, sementara Pemerintah Daerah Kabupaten X dapat mengadakan kerja sama dalam wilayah yang belum terjangkau oleh SPAM. PT Y harus mengikuti dan memenangkan pelelangan umum sebelum dapat menangani proyek pengembangan SPAM yang diincar. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved