Detail Kedudukan Anak Dalam Kawin Kontrak Antara WNI dengan WNA Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bibliografi Author: RORIMPANDEY, ARRUM CEMARA PUTRI ; Wiludjeng, Johana Henny (Advisor) Topik: Kawin Kontrak; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Arrum C P Rorimpandey's Undergraduate Theses.pdf (750.92KB; 26 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3368 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pada dekade akhir-akhir ini semakin banyak kawin kontrak di lakukan terutama di daerah Jawa Barat. Dengan semakin banyaknya kawin kontrak ini, maka peneliti ingin mengetahui kedudukan anak hasil kawin kontrak setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan pada tahun 2010 bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tapi juga lelaki yang menjadi ayah biologisnya. Akan tetapi putusan ini menimbulkan masalah baru terlebih bagi agama Islam karena anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini sangat bertentangan mengingat kawin kontrak yang diharamkan oleh agama Islam. Pada kenyataannya kawin kontrak kini semakin diminati. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi pun menjadi serba salah antara hilangnya kembali hak anak atau bertentangan dengan hukum agama. Dengan penelitian juridis normatif dilengkapin dengan wawancara berbagai pihak, Penulis akan membahas mengenai kedudukan anak yang lahir dari kawin kontrak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan hubungannya dengan ayah biologisnya yang berkewarganegaraan asing serta bagaimana kewarganegaraan anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dari hasil analisis terlihat bahwa kawin kontrak adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum dan agama sehingga anak yang lahir adalah anak luar kawin. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terbuka kemungkinan untuk mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya dengan syarat adanya tes DNA. Namun agama Islam (menurut Fatwa MUI tahun 2012) tidak mengizinkan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Kewarganegaraan anak hasil kawin kontrak mengikuti kewarganegaraan ibunya yaitu Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved