The Indonesia Policy Before ad After Decentralization Era in Empowering Small Medium Enterprises (SMEs)  

Oleh:

Fitrianto, Achmad Room

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Ilmu Pemerintahan no. 29 (2009), page 131-144.
Topik: UKM; Empowering Small Medium Enterprises; Desentralisasi; Orde Baru

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II74.2 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Terdapat suatu fenomena yang menarik ketika membandingkan kebijakan dua era pemerintahan untuk pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan pemerintahan yang otoriter, sebetulnya memiliki program yang cukup baik dalam pemberdayaan UKM. Sebagai cotoh adalah dengan adanya model pembinaan "Bapak Angkat". Sebuah program pemberdayaan yang dibebankan kepada Usaha besar untuk memberikan pendampingan kepada usaha kecil. Akan tetapi, menurut Hill (2001) program-program pemberdayaan UKM pada masa Orde Baru memiliki banyak kekurangan diantaranya adalah ketidakjelasan prosedur yang diterapkan dan korupsi. Menariknya, Pemerintahan pasca Orde Baru juga masih mengedepankan pemberdayaan UKM. Hal ini dilakukan dikarenakan UKM identik dengan sektor yang bisa bertahan di masa krisis ekonomi dan menjadi tulang punggung perekonomian. Meskipun begitu, kebijakan pemberdayaan UKM di masa demokrasi dan otonomi ini juga menghadapi banyak kendala, diantaranya terdapatnya pemberdayaan-pemberdayaan UKM banyak dipengaruhi oleh kekuatan politik guna memperoleh dukugan dalam pemilu. Sebagai akibat, program pemberdayaan UKM terlihat jalan di temapt tanpa ada kemajuan yang berarti. Artikel ini mencoba membandingkan kebijakan pemberdayaan UKM di masa Orde Baru dan di masa Otonomi. Banyak yang menyatakan bila program pemberdayaan UKM di masa Otonomi lebih berhasil dari masa Orde Baru. Namun demikian di balik kemiripan program dan perbedaan kebijakan yang diterapkan pada dua masa pemerintahan tersebut, tidak dapat dipungkiri bila terobosan kebijakan dan kreativitas kebijakan harus dilakukan oleh pemerintahan dalam pemberdayaan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali