Detail Pengendalian Penangkapan Ikan Ilegal Di Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Bibliografi Author: SOMBE, CICI MARLENY ; Purwaka, Tommy Hendra (Advisor) Topik: Penangkapan Ikan Ilegal; Wilayah Perbatasan; Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Cici Marleny Sombe's Undergraduated Theses.pdf (1.56MB; 24 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3296 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Terjadinya over Fishing di negara-negara tetangga kemudian menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai sasaran daerah penangkapan untuk memenuhi kebutuhan akan sumberdaya kelautan khususnya perikanan. Kegiatan penangkapan ikan oleh negara tetangga banyak dilakukan secara ilegal (illegal), kegiatan penangkapan ikan yang diberi ijin tetapi hasilnya tidak dilaporkan oleh penangkap ikan (unreported), maupun kegiatan penangkapan ikan yang diberi ijin tetapi dalam kenyataannya pada saat melakukan aktifitas penangkapan ikan prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia (unregulated). Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) melalui UU No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 diatur hak dan kewajibannya dalam mengelolah Sumberdaya Kelautan yang ada di wilayah perairannya maupun di wilayah laut dimana berlaku Hukum Internasional. Indonesia yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, dalam menyelesaikan masalah penangkapan ikan yang terjadi dengan negara-negara tetangga tersebut UNCLOS 1982 memberikan penyelesaiannya Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved