Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pemblokiran Rekening PT INTI MUTIARA KIMINDO oleh KPP Grogol Petamburan Dalam Proses Kepailitan PT INTI MUTIARA KIMINDO Ditinjau Dari Peraturan Kepailitan Dan Perpajakan Bibliografi Author: L, GLADYS SAMANTHA ; Melani, Rr. Adeline (Advisor) Topik: Utang pajak dalam kepailitan; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Gladys Samatha Loupatty's Undergraduate Theses.pdf (216.63KB; 11 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3183 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, yang dalam hal ini disebut sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, maka akan menimbulkan utang pajak dan terhadap wajib pajak tersebut akan dapat dikenakan tindakan penagihan pajak, yaitu mulai dari surat teguran sampai surat paksa, hingga akhirnya terjadi penyitaan aset oleh fiskus (Kantor Pelayanan Pajak (KPP)). Setelah PT. Inti Mutiara Kimindo diajukan pailit dan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Oleh karena itu peneliti ingin meneliti mengenai penyitaan aset P.T Inti Mutiara Kimindo yang sedang dalam keadaan pailit yang dilakukan oleh KPP Grogol Petamburan dan melihat apakah tindakan PT. Inti Mutiara Kimindo yang mengajukan gugatan kepada KPP Grogol Petamburan di Pengadilan Niaga dapat dibenarkan secara hukum atau tidak. Atas dasar dari peraturan perpajakan tindakan KPP Grogol Petamburan dapat dibenarkan secara hukum dikarenakan terdapat proses penagihan pajak yang masih berjalan walaupun PT. Inti Mutiara Kimindo telah diajukan pailit oleh salah satu krediturnya dan tindakan PT. Inti Mutiara Kimindo mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena permasalahan tersebut merupakan sengketa pajak yang harus diselesaikan di Pengadilan Pajak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved