Detail Analisa Yuridis Terhadap Pelaksanaan Adopsi Oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent Adoption) Ditinjau dari Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bibliografi Author: PANDITHA, IVO LUTYANA ; Maria T., Lidwina (Advisor) Topik: Adopsi; Orang tua tunggal; Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ivo Lutyana Pandhita's Undergraduate Theses.pdf (704.07KB; 29 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3176 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Adopsi adalah salah satu upaya kesejahteraan bagi kelangsungan hidup anak. Adopsi tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban tetapi juga berdampak terhadap sisi psikologis dan sosial sang anak. Saat ini adopsi berlaku bagi pasangan suami istri juga bagi orang yang belum menikah (single) yang sering disebut dengan istilah single parent adoption, yaitu sebagai salah satu alternatif yang saat ini mulai berkembang di masyarakat. Single parent adoption memiliki dampak yang lebih besar terhadap jiwa psikologis sang anak sehingga diperlukan prosedur yang tepat. Dua buah penetapan yang dianalisa dalam skripsi ini adalah contoh dari penetapan permohonan pengangkatan anak oleh single parent yang menunjukkan bagaimana prosedur adopsi dan kekuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adopsi sebagai upaya menciptakan kesejahteraan anak harus diikuti dengan perlindungan yang tegas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai adopsi. Namun faktanya, penetapan permohonan pengangkatan anak yang dianalisa dalam skripsi ini tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Hakim berpendapat bahwa kesejahteraan tidak akan lahir jika hanya bergantung dari suatu ketentuan, kesejahteraan lahir bila kita dapat melihat apa yang menjadi kepentingan utama bagi sang anak. Akibat pandangan tersebut, muncullah ketidaksinkronan antara peraturan dengan pelaksana hukum, untuk itu dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas mengenai sanksi yang tegas apabila terjadi ketidaksesuain bahkan kewenangan dari pelaksana hukum yang menetapkan penetapan adopsi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved