Detail Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Kencana Graha Mandiri Bibliografi Author: CELESTIANTO, TAMMY ; Ichsan, Sundara (Advisor) Topik: Pajak; Ketentuan Umum Pajak; Pajak Pertambahan Nilai Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Tammy Calestianto's Undergraduate THeses.pdf (2.44MB; 36 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-4586 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pajak merupakan salah satu sumber dana bagi Pemerintah untukmembiayai kegiatan operasional negara. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha memiliki aspek perpajakan termasuk aspek Pajak Pertambahan Nilai. Agar perpajakan dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik, makaPemerintah membuat peraturan yang berupa undang-undang. Dengan sistem pemungutan pajak “Self Assessment” yang berarti Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, maka Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya dan Pemerintah hanya akan mengawasi kewajiban perpajakan dari para Wajib Pajak. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT Kencana Graha Mandiri dengan menggunakan data pada tahun 2008, dimana peraturan yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan terakhir diamandemen tahun 2000 dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2000. Setelah penulis menganalisis data Pajak Pertambahan Nilai PT Kencana Graha Mandiri ternyata penerapannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama menganalisis, penulis menemukan adanya perbedaan jumlah Dasar Pengenaan Pajak Masukan yang tercantum dalam SPM PPN dengan pembelian dan biaya pada Laporan Keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan dalam pembukuan perusahaan, penjualan maupun pembelian dicatat berdasarkan persentase pembangunan yang telah selesai. Sedangkan dalam Laporan SPM PPN dicatat berdasarkan Faktur Pajak. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dicatat sebagai WIP dahulu, kemudian diakui sebagai biaya sesuai dengan persentase bangunan yang telah selesai. Selama tahun 2008, Pajak Masukan selalu lebih besar dibandingkan Pajak Keluarannya sehingga PT Kencana Graha Mandiri tidak pernah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya. PPN lebih bayar tersebut selalu dikompensasikan pada masa berikutnya dan PT Kencana Graha Mandiri tidak melakukan restitusi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved