Detail Analisa Yuridis Terhadap Penjualan Produk Disertai Pemberian Hadiah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bibliografi Author: PRIYADI, PAULUS ; Yudhistira, Dedy (Advisor) Topik: Penjualan Produk; Pemberian Hadiah; Perlindungan Konsumen; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Paulus Priyadi's Undergraduate Theses.pdf (960.85KB; 80 download) Paulus Priyadi-PENDUKUNG.pdf (53.16KB; 5 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3112 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Setiap perusahaan memiliki metode pemasaran yang berbeda-beda agar dapat bersaing di pasaran. Salah satu metode pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memikat konsumen dalam menawarkan produknya adalah dengan pemberian hadiah untuk setiap penjualan produk. Penjualan produk dengan cara demikian sering kali menimbulkan permasalahan, dimana pelaku usaha biasanya menawarkan produknya disertai dengan bujukan untuk meyakinkan konsumen membeli produknya yang diindikasikan adanya unsur paksaan (Undue Influence). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk itu perlu kita ketahui apakah terdapat perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk disertai pemberian hadiah, serta lembaga manakah yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan produk disertai pemberian hadiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mendasarkan pada norma-norma, asas-asas dan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penelitian ini mengacu pada buku-buku, media massa, dan semua literatur yang berkaitan dengan topik ini. Dalam kasus penjualan produk yang disertai hadiah, para pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan yang akan diperolehnya. Hal ini didukung juga dengan kurangnya pengawasan yang kritis dari pihak pemerintah terhadap kegiatan perusahaan. Para pelaku usaha harus memberikan ganti rugi dan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang merugikan konsumen dan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved