Problematika Hukum dalam Jasa Keagenan  

Oleh:

Lana, Levi

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 13 (Apr. 2001), page 64-75.
Topik: Problematika Hukum; Jasa Keagenan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.8 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Keagenan, menurut konsep hukum Indonesia, adalah hubungan hukum antara principal (pemegang merek) dan suatu perusahaan nasional dalam menunjukkan untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan.distribusi barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu. Dari konsepsi hukum itu bisa ditafsirkan bahwa lembaga keagenan di Indonesia adalah lembaga independen yang bekerja atas inisiatif dan kemauan sendiri dengan konsekuensi hukum yang ditanggung sendiri. Hubungan agen dengan principal adalah hubungan yang dibangun melalui mekanisme layanan lepas jual. Hak milik atas barang yang dijual oleh agen tidak lagi berada di principal melainkan sudah berpindah tangan kepada agen, karena pada prinsipnya agen telah membeli barang tersebut dari principal. Sedang di Prancis, Inggris, atau Belgia, agen tidak memiliki posisi independen. Dalam hukum Inggris, misalnya, keagan disebut sebagai "hubungan antara dua pihak yang satu disebut sebagai agen, yang bertindak untuk dan atas nama orang lain; disebut principal, dimana tinadakan agen, baik untuk melakukan perjanjian maupn untuk melepaskan atau mengalihkan kekayaan dapat menimbulkan tanggungjawab hukum di pihak principal." Agen hanya melakukan pekerjaan atas instruksi dan petunjuk principal, dan untuk jasa itu agen mendapat komisi. Sementara principal memikul tanggung jawab hukum atas semua tindakan agen dan bertanggungjawb atas biaya-biaya yang dikeluarkan agen.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali