Menyoroti Aspek Hukum Kemandirian Bank Indonesia  

Oleh:

Pardede, Marulak

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 12 (2001), page 63-70.
Topik: Hukum Kemandirian; Kemandirian Bank Indonesia

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.8 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Kemandirian Bank Indonesia, mejadi semakin penting artinya dalam rangka menghadapi arus globalisasi terutama dalam menghadapi berlakunya general aggreemant on trade and service (GATS) khususnya di bidang perbankan. Dewasa ini, selain Bank Indonesia, BPPN juga mengurusi soal perbankan. Badan ini bersifat sementara, berada di bawah Menteri Keuangan (eksekutif). Dalam kaitan kemandirian ini, perlu dipirkan ketentuan pasal 34 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999, mengenai rencana pembentukan Badan Independen, paling lambat Tanggal 31 desember 2002. Untuk itu, dalam meninjau Independensi atau kemandirian Bank Indonesia dari segi hukum, kiranya perlu diperhatikan koodinasi pengawasan sebagai konsekuensi dari kemandirian Bank Indonesia.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali