Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia  

Oleh:

Sjahdeini, Sutan Remy

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 12 (2001), page 42-48.
Topik: Sejarah kepailitan; Hukum kepailitan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.8 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara RI tahun 1998 No.87 atau UU Kepailitan). Perpu tersebut kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang dan kemudian telah diundangkan sebagai Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Tanggal 22 April 1998. Segala sesuatu, termasuk undang-undang, tentu memiliki sejarah mengingat berlangsungnya waktu. Undang-undang tersebut akan dapat dipahami dengan baik apabila diketahui sejarahnya. Mengetahui sejarah undang-undang itu, adalah tidak semata-mata untuk mengetahui asal mula kejadiannya dan perjalanan waktu keberadaannya, tetapi juga untuk mengetahui pandangan hidup yang terkandung di dalamnya, sistemnya, asas-asasnya. dalam kaitan itu, maka untuk memahami UU Kepailitan perlu dipelajari sejarah sejak untuk pertama kalinya diadakan hingga sekarang.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali