Suspension of Payments: A Rescue Facility of Corporate Insolvency?  

Oleh:

Wiston, Kenny

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 22 no. 4 (2003), page 69-73.
Topik: Kepailitan; hukum kepailitan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.10 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Dua tujuan klasik hukum kepailitan adalah, pertama, untuk keseimbangan pembagian kekayaan atau aset debitor bagi seluruh kreditor dan yang kedua, untuk usaha baru yang sehat (fresh start) bagi debitor dalam memulai usahanya setelah mengalami penghentian akibat kesulitan keuangan yang signifikan. Konsep penundaan pembayaran utang menurut Undang-undang Kepailitan Indonesia mempunyai tujuan memberi kesempatan bernafas atau waktu kepada debitor untuk berkompromi dengan para pihak (kreditor) melalui beberapa opsi yaitu penjadwalan kembali, restrukturisasi hutang atau permohonan pemailitan. Pemailitan secara hukum dapat diputuskan melalui Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan pailit baik oleh debitor maupun oleh salah satu kreditor. Sementara itu, menurut UU Kepailitan Inggris, konsep penundaan pembayaran utang bertujuan untuk menyelamatkan usaha atau bisnis yang sedang berjalan, sehingga masyarakat umum, pelanggan, pegawai tidak dirugikan dengan cara penempatan seorang administrator yang diberi wewenang cukup luas untuk menyelamatkan usaha di samping mengawasi aset perusahaan agar tidak berkurang nilainya. Tidaklah penting apakah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tersebut dapat diselamatkan atau tidak; yang menjadi perhatian adalah apakah cukup alasan yang rasional untuk menjual perusahaan dalam kondisi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas bisnis tetap dapat dilanjutkan dengan kepemilikan yang baru tanpa mengganggu kepentingan karyawan dan kepentingan umum.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali