Perlindungan yang Seimbang dalam Undang-undang Kepailitan Telaah Teoritis terhadap Para Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan pailit  

Oleh:

Khairandy, Ridwan ; Anisah, Siti

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 17 (Jan. 2002), page 32-39.
Topik: Permohonan Pernyataan pailit

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.8 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan belum sepenuhnya berdasarkan asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi para pihak yang terkait dan berkepentingan dala kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang tersebut. Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disusun pemerintah pun belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Pembaruan peraturan kepailitan yang mengakomodasi prinsip-prinsip dasar kepailitan secara komprehensif dan adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan mutlak diperlukan!

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali